Marten Taha Terima Tanda Kehormatan Presiden, Bentuk Apresiasi Kinerja Pemerintah

GORONTALO, HUMAS – Sebagai daerah berkembang dipulau Sulawesi langkah Gorontalo dalm pembangunan patut diperhitungkan daerah lain.
Dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota di tanah air, Kota Gorontalo berhasil masuk 10 besar peraih prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kinerja tertinggi nasional. Bahkan, Kota Gorontalo mampu berada di posisi kedua di bawah Kota Makasar dengan skor 3,4142.
Capaian itu, diumumkan saat peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-23 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019). Perangkingan dilakukan Kemendagri berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017.
Prestasi ini terhitung sudah tiga kali berturut-turut diraih Kota Gorontalo. Dua kali sebelumnya diraih dengan rangking lima besar nasional.
Karena sudah tiga kali berturut-turut, Pemkot masuk 10 besar nasional, maka tahun 2019, Walikota Gorontalo Marten akan dianugerahi tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden RI. Saat pelaksanaan Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Plt. Dirjen Otda, Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, sesuai Keppres Nomor 26/TK tahun 2019 tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha diberikan kepada pemerintahan daerah yang mampu meraih prestasi kinerja tertinggi antara tahun 2015, 2016 dan 2017. Ada lima daerah yang meraih tanda kehormatan tersebut, yakni Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kuningan, Kota Makassar dan Kota Gorontalo.
Otda kali ini mengusung tema ‘Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif.
Akmal mengatakan, peringatan Hari Otda menjadi sebuah momentum untuk mengingat komitmen bersama membangun daerah. “Peringatan Hari Otda merupakan komitmen bersama untuk membangun Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan pula, penetapan tanggal 25 April sebagai Hari Otda merupakan tonggak sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Tanggal itu dinyatakan secara resmi dalam amanat Presiden pada Upacara Peresmian Pemantapan Daerah Percontohan Otonomi Titik Berat pada Daerah Tingkat II pada tanggal 25 April 1995 di Istana Negara. Pemerintah menetapkan dan mengesahkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 tanggal 7 Februari 1996. (Tim Humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top