Wawali Minta OPD Implementasikan Hasil Konsinyering

Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan F. Kono.

HUMAS. KOTA GORONTALO – Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan F. Kono meminta, seluruh OPD (oraganisasi perangkat daerah) Kota Gorontalo mengimplementasikan hasil konsinyering penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang Ia telah ditutup Kamis (12/03/20) di Makassar, untuk menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien.

“Saya berharap, seluuruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo agar dapat mengimplementasikan hasil konsinyering ini, guna pencapaian tujuan organisasi, keamanan sumber dana yang dikelola, ketaatan pada ketentuan yang berlaku dan dipeliharanya data informasi dalam penting satu unsur keuangan yang andal. Serta dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Ryan.

Ia jelaskan, telah terjadi perubahan paradigma di bidang pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah. Antara lain mencakup masalah penatausahaan keuangan, yang harus dilaksanakan secara relevan, handal dan akuntabel. Serta dilakukan dengan cara transparansi dan akuntabel, karena pengelolaan keuangan daerah itu di bebankan berdasarkan APBD. Kemudian harus bisa menyelenggarakan roda pemerintahan, yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini, yaitu setiap pejabat yang terlibat dalam pengelola keuangan, dapat menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien. Dalam tata kelola keuangan daerah, selalu ada perubahan peraturan, baik terkait dengan penatausahaan keuangan daerah yang dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa. Termasuk masalah perpajakan, yang terakhir ditetapkannya standar akuntansi pemerintahan.

“Yang harus dipahami dan dikuasai sebagai pengelola keuangan daerah, agar terhindar dari kesalahan prosedur, bahkan kerugian daerah. OPD sebagai salah satu entitas akuntansi, yang merupakan keuangan dari entitas pelaporan bagian pemerintah daerah (LKPD)”

“Agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, oleh karena laporan keuangan OPD dan SKPKD sangat erat kaitannya terhadap pemberian opini oleh BPK RI. Terutama dalam kecukupan pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Ryan.(tmHMS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top